Tentang IRESS

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa dinikmati rakyatnya secara optimal. Selama ini sumberdaya alam yang melimpah itu tidak dikelola dengan profesional, bertanggung jawab serta mengabaikan kelestarian lingkungan. Alhasil, kekayaan sumberdaya alam belum mampu memakmurkan rakyat. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia tidak lagi berpegang pada amanah Kontitusi UUD 1945, pasal 33, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Kekeliruan dalam pengelolaan kekayaan negara yang tidak berdasarkan amanah konstitusi berdampak pada penerimaan negara yang tidak optimal, angka kemiskinan yang kian meningkat, cadangan sumberdaya alam–khususnya sumberdaya tambang–yang kian menipis, serta bertambahnya nilai hutang negara. Pengelolaan kekayaan negara tidak berlandas pada prinsip good governance dan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan sumberdaya hanya berorientasi pada keuntungan, menguras sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya untuk peningkatan keuntungan ekonomi sekelompok golongan dan tidak optimal berkontribusi bagi pendapatan negara dan daerah. Pengurasan sumberdaya mengabaikan keberlanjutan cadangan sumberdaya itu sendiri dan abai terhadap kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini lah yang melatarbelakangi berdirinya Indonesian Resources Studies (IRESS). IRESS bertujuan menyelamatkan kekayaan negara yang dinilai salah urus. IRESS dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kerusakan maupun kegiatan pemanfaatan negara hanya untuk kepentingan segelintar orang. IRESS berupaya mendorong terlaksananya sistem pemerintahan yang baik (good governance), bersih, profesional, sadar lingkungan dan menerapkan prinsip keadilan bagi kesejahteraan rakyat. IRESS terus memberikan perhatian pada  pengelolaan industri strategis dan peningkatan penerimaan negara serta optimasi belanja atau pun utang negara.

Visi dan Misi

Visi Indonesian Resources Studies:

  • Memperjuangkan terlaksananya pengelolaan kekayaan negara sesuai amanat konstitusi, UUD 1945, pasal 33 dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  • Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara sesuai prinsip-prinsip kemandirian, kerakyatan, keberlanjutan, kemanfaatan dan sadar lingkungan.

Misi Indonesian Resources Studies

  • Mengarahkan, mengajak dan mengkritisi seluruh stake holder atau pemangku jabatan dan pemerintah untuk melaksanakan prinsip pengelolaan kekayaan negara sesuai amanat konstitusi, UUD 1945, pasal 33.
  • Mendalami persoalan kekayaan negara, baik dalam hal pengaturan, kebijakan maupun praktek pengelolaannya.

Tujuan

Indonesian Resources Studie (IRESS) dibentuk dengan tujuan:

  1. Mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam, dan kekayaan negara.
  2. Menyelamatkan kekayaan negara dari kerusakan maupun kegiatan pemanfaatan kekayaan negara (hanya) untuk keuntungan kelompok atau segelintir orang, baik secara sembunyi-sembunyi melalui kebijakan yang menyimpang, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya yang berdampak menyengsarakan kehidupan rakyat.
  3. Mendorong terwujudnya good governance dan clean government di Indonesia, karena untuk pengaturan pengelolaan sumberdaya diperlukan kinerja suatu lembaga, kinerja pemerintahan suatu negara yang memenuhi prasyarat-prasyarat pemerintahan yang baik.

Profil Organisasi IRESS

IRESS merupakan organisiasi intelektual (non partisan) di bidang kebijakan publik, khususnya yang menyangkut sumber daya alam dan industri strategis. Untuk pengaturan pengelolaan sumberdaya diperlukan kinerja suatu lembaga, kinerja pemerintahan suatu negara, memenuhi prasyarat-prasyarat konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Untuk mendukung visi dan misi organisasi, IRESS memiliki perangkat organisasi sebagai berikut :

Pendiri

  • Dr. Marwan Batubara, MSc
  • Erwin Ramedhan
  • Adhie M. Massardi
  • M. Hatta Taliwang

Direktur Eksekutif                   :    Dr. Marwan Batubara, MSc.

Staf Pelaksana                                 :    Rahma Widhiasari, SPi.

Staf Pelaksana                                 :    Deni Wigunadi, SE

Staf Pelaksana                                 :    Samsul Hilal, SE

Staf Pelaksana                                 :    Agus Rendy Wijaya, ST

Sasaran Organisasi Indonesian Resources Studies

Indonesian Resources Studies (IRESS), merupakan organinasi yang konsisten mengarahkan, mengajak dan mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah agar pengelolaan sumberdaya alam dan kekayaan negara sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, pasal 33. Sejak Kelahiran IRESS, 28 Juli 2008,  sebagai sebuah pusat kajian yang konsisten berjuang dan selalu mendengungkan konsep kebangsaan dan kemandirian dalam pembangunan. IRESS telah mensosialisasikan visi-misinya ke seluruh elemen, baik pemerintah, anggota legislatif, perusahaan, pers, akademisi, mahasiswa, dan lain sebagainya, turut digandeng oleh IRESS.

Peranan IRESS, awalnya adalah melakukan public awareness kepada masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya alam dan kekayaan negara. Hal ini bertujuan untuk menggugah kepedulian seluruh elemen tentang pentingnya semangat kebangsaan dan kemandirian serta urgensi penyelamat kekayaan negara. Ini terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan, di antaranya adalah melakukan seminar, diskusi publik, diskusi terbuka, jumpa pers,  dengan melibatkan berbagai lembaga.

IRESS bersama-sama lembaga lainnya (ILUNI UI, INDEF, JATAM, WALHI, dan lain-lain) membahas dan memberikan masukan bagi penyusunan Undang-undang  No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Wacana yang berkembang dari beberapa diskusi dengan beberapa LSM tersebut menunjukkan pengelolaan sumberdaya alam berakar pada birokrasi dan keputusan-keputusan politis yang dibuat pemerintah. Dapat dilihat hubungan hilangnya aset negara, menipisnya cadangan mineral dan keputusan politis, sehingga tidak mungkin memisahkan persoalan pengelolaan sumberdaya alam dengan proses pengambilan keputusan di pemerintahan.

 Advokasi: Mereview Kebijakan, Mengkritisi Pemerintah

Dalam mencapai tujuannya, mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam, dan kekayaan negara, IRESS terus memantau peraturan yang telah dan akan dibuat oleh pemerintah. IRESS melakukan reposisi dan memutuskan masuk dalam langkah-langkah advokasi, yaitu melakukan advokasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (khusunya UU Minerba dan UU Migas). IRESS terus mengkritisi praktek pertambangan Freeport dan meminta pemerintah untuk melakukan re-negosiasi kontrak. Selain Freeport, IRESS pun menuntut agar pemerintah mere-negosiasi kontrak pertambangan PT Inco. IRESS meminta pemerintah untuk mengoptimalkan peranan BUMN dan mendorong pemerintah agar memiliki komitmen dalam pengelolaan sumberdaya pertambangan dan migas.

Gerakan IRESS semakin nyata, lembaga ini tidak hanya berada di ’garis luar’ namun secara terus menerus memberikan masukan, kritik, atau melakukan protes keras terhadap kebijakan pemerintah –khususnya melalui parlemen—, baik kebijakan sudah ada maupun yang sedang dibahas. IRESS terus mengkritisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, berkenaan dengan kebijakan DMO (Domestik Market Obligation) dan kebijakan windfall tax. Sejalan dengan hal tersebut, sikap kritis IRESS terus terasah dalam melihat berbagai kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan eksploitasi sumberdaya alam yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Reformasi: Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik (Good Governance )

Selama puluhan tahun, pengelolaan SDA tidak mampu mengangkat kesejahtreraan rakyat. Pemerintah cenderung mengelola kekayaan alam secara tidak amanah, sarat praktek KKN dan mengkhianati konstitusi. Secara sistematis dan bertahap, asset-asset negara dan SDA terlepas penguasaannya dari tangan negara dan jatuh ke tangan pemilik modal dalam hal ini adalah Multinational Company (MnC). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) agar pengelolaan sumberdaya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bangsa Indonesia memerlukan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dengan kata lain, diperlukan sistem pemerintahan yang mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar Good Governance untuk mendukung pengelolaan sumberdaya alam.

Demokrasi: Sistem Politik dan Ekonomi Sesuai Kaidah Demokrasi 

Pengelolaan sumberdaya alam yang berdasar pada demokrasi ekonomi harus beriringan dengan kegiatan advokasi, secara langsung maupun tidak langsung, IRESS telah bersentuhan dengan masalah-masalah struktural dan politik. Persoalan pengelolaan sumberdaya alam dan kekayaan negara di Indonesia adalah persoalan politik. Hal ini karena sistem pengelolaan dan pemanfaatan atau pun eksploitasi sumberdaya  alam pada dasarnya terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dan arah politik. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, IRESS pun konsisten kritis terhadap persoalan-persoalan politik. IRESS untuk melaksanakan visi-misinnya yakni terciptanya pengelelolaan sumberdaya sesuai dengan amanat konstitusi (UUD 1945, pasal 33), maka perlu menjadi bagian dari gerakan demokratisasi. Hal ini merupakan kesadaran bahwa rintangan terbesar dalam mencapai tujuan IRESS adalah sistem politik Indonesia masih kurang memberi ruang bagi gerakan politik dan demokratisasi.

Desentralisasi: Optimalisasi Potensi Daerah

Desentralisasi dan otonomi yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, dalam pelaksanaannya tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Pasalnya, banyak pihak yang berkepentingan, berbagai dimensi saling berkaitan sehingga memunculkan berbagai dinamika dengan cakupan yang sangat kompleks dan luas. Di lain pihak, perubahan yang demikian cepat sebagai akibat kebijakan desentralisasi telah menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat pada posisi untuk terpaksa siap menerima tanggung jawab. Untuk itulah diperlukan kejelasan kewenangan dan aturan hukum di tingkat daerah.

Beberapa tantangan desentralisasi diantaranya adalah kualitas sumberdaya alam yang masih minim, daya saing lokal yang rendah dan ketidaksiapan pemerintahan daerah dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan. Desentralisasi harus terus dikawal agar dapat mengoptimalkan potensi daerah dan membawa kesejahteraan masyarakatnya. IRESS mendorong agar desentralisasi memiliki peran dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kelestarian Lingkungan

Pengelolaan sumberdaya alam untuk untuk mencapai keberlanjutan, harus menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah usaha pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan dengan mempertahankan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam selama ini telah mengabaikan konsep pengelolaan lingkungan, akibatnya, kerusakan dan degradasi lingkungan telah membawa dampak kekeringan, banjir dan penurunan produksi pertanian yang merugikan masyarakat. Konsep pengelolaan lingkungan memperhatikan keberlanjutan sistem ekonomi, sistem ekologi dan sistem sosial.

Pemanfaatan sumberdaya alam dengan pengelolaan lingkungan akan membawa keberlanjutan bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam itu sendiri, keberlanjutan keseimbangan alam serta keberlanjutan kehidupan manusia, misalnya:  eksploitasi pertambangan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip ekologi secara benar dan menghindarkan degredasi lingkungan dan mendukung sektor ekonomi lain. Penerapan prinsip ekologi terimplementasi ketika pertambangan mampu melakukan advokasi lingkungan, melindungi masyarakat sekitarnya, mencegah terjadinya tanah longsor dan erosi , mampu mengendalikan tailing, serta melakukan rehabilitasi secara nyata.

Edukasi: Kampanye Gerakan Anti Korupsi

IRESS memberikan pencerahan, pendidikan dan advokasi terhadap kasus-kasus korupsi, yang melibatkan oknum pejabat pemerintah pusat maupun daerah. IRESS berupaya memberikan pendidikan mengenai pengelolaan sumberdaya alam terutama masyarakat daerah, mahasiswa, ormas-ormas dan organisasi pemuda. IRESS pun secara  konsisten mengkritisi penanganan kasus korupsi BLBI, korupsi di sektor pertambangan dan sektor migas. IRESS terus memantau kasus-kasus korupsi dan mengkritisi sistem pengelolaan sumberdaya alam, agar bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepoteisme). Sejumlah isu menjadi fokus organisasi ini, terutama menyangkut pengelolaan minyak dan gas (Migas), kasus Bantuan Likuiditas Bang Indonesia (BLBI) serta illegal logging (penebangan liar).

Selain edukasi permasalahan anti korupsi, IRESS pun telah menerbitkan buku mengenai kekeliruan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia yang jauh dari amanat konstitusi UUD 1945, pasal 33; yaitu dengan menyerahkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara kepada investor; serta sistem pengelolaan yang sarat praktek KKN. Buku-buku yang diterbitkan IRESS bertujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar turut mengkritisi sistem pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki Bangsa Indonesia. IRESS terus berupaya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat memahami dan turut mengamati kekeliruan pengelolaan SDA di Indonesia.