Holding Migas Perkuat Ketahanan Energi

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  – Pembentukan Holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) dinilai sangat tepat. Itu mengingat persaingan global semakin ketat. Apalagi, saat ini tengah terjadi perang dagang (trade war) begitu sengit melibatkan Amerika Serikat (AS) melawan Cina.

“Kami berharap setelah terbentuk holding migas jadi holding energi. Itu karena energi fosil semakin menipis,” tutur Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, di Jakarta, Senin (26/3).

Meski mendukung bilang Marwan, pembentukan Holding BUMN Migas harus ada aspek legal, finansial dan lain-lain. Lebih penting negara harus menjadi penguasa alias tetap di bawah kontral negara. “Jadi, DPR harus dilibatkan. Sebab ada transfer aset,” ujarnya.

Selain itu, aspek goog corporate governance (GCG) harus diperhatikan. Tidak boleh dilupakan soal kehadiran lembaga pengawas. Karena pada dasarnya, pada sejumlah perusahaan ada pengawas masih tetap banyak penyimpangan. “Jadi, kekhawatiran BPK tidak bisa mengawasi BUMN menjadi PT,” ujar Marwan.

Sementara, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu menyebut istilah holding itu secara frame terlalu besar. Gas itu harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Karena itu, jauh lebih bagus Perusahaan Gas Negara (PGAS) dan Pertagas digabung. “Jadi, kalau tidak digabung, PGN menguasai distribusi. Pertagas mempunyai ladang gas tetapi, tidak ada distribusi. Kalau digabung lebih bagus dan efisien,” ujar Said.

Di sisi lain, Direktur LM FEB-UI Toto Pranoto mengatakan dalam fenomena global, BUMN tetap punya peranan. Pada sejumlah negara, BUMN bisa menjalankan fungsi komersil dan melakukan pengerjaan penugasan. Jadi, adanya holding harus dapat menambah nilai dan kinerja meningkat. “Ya, percuma kalau tidak ada nilai tambah,” ujar Toto.

Sekadar diketahui, holding Migas dipastikan segera terbentuk. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah membubuhkan tanda tangan persetujuan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Pertamina.

Aturan itu merupakan landasan hukum dialihkannya saham negara pada PT PGN kepada PT Pertamina. Adapun jumlah saham seri B milik Negara di PGN mencapai 56,96 persen dari total jumlah saham beredar. Pengalihan saham itu tidak termasuk saham seri A Dwiwarna hanya dimiliki negara dengan hak-hak khusus tidak dimiliki klasifikasi saham seri B.

Di mana, saat ini Kemen­te­ri­an BUMN menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait nilai saham pemerintah di PGN akan dialihkan kepada Pertamina. “Sekarang hanya menunggu KMK keluar, lalu Pertamina gelar RUPS,” ujar Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, dalam keterangan pressnya pekan lalu.(dai/jpg)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *