Home Opini Kapal Hibah Untuk Nelayan

Kapal Hibah Untuk Nelayan

13
0

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)


“Tulisan ini respon atas pertemuan Menteri KKP, Kemenkeu, Menkomaritim dan investasi. Hasilnya sangat bagus sesuai harapan. Mekanisme Hibah sudah ada sejak zaman Mantan Menteri KKP Rokhmin Dahuri Periode 2000 – 2004. Yang memutuskan hibah adalah Kemenkeu. KKP hanya menerima Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo sudah tepat untuk HIBAH KAPAL dan prestasi luar biasa karena: pengabdian dan bermanfaat untuk perikanan dan rakyat #Visioner.”


Indonesia, dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km, merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut sangat rentan terhadap potensi gangguan di antaranya kegiatan Penangkapan Ikan secara Ilegal.

Kerugian yang muncul akibat kegiatan ilegal tersebut sangat besar dan berdampak buruk bagi kedaulatan Indonesia, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal yang salah satu bentuknya adalah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing (selanjutnya disebut dengan Satgas 115), melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (selanjutnya disebut “Perpres Satgas 115”). Komandonya langsung dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satgas 115 melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya berwenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan dan analisis data dan informasi, pencegahan, penindakan, dan yustisi yaitu: pertama, menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal;

Kedua, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara;

Kedua tugas diatas, sudah menunjukkan hasil bagi kinerja Satgas 115. Walaupun masih minus. Sekarang pun, lembaga Satgas 115 ini bisa jadi tidak diperlukan lagi, tinggal dikoordinasikan kepada lembaga lain yang memiliku kewenangan lebih luas untuk laksanakan pemberantasan ilegal fishing.

Berdasarkan data perkembangan per 15 November 2019 tentang proses penyelesaian status kapal perikanan inkracht dan kapal perikanan eks asing, bahwa ternyata hasil tangkapan Satgas 115 yang selama ini dibanggakan sangat tidak sesuai faktanya.

Penanganan Kapal Pelaku Ilegal Fishing, berdasarkan data per 15 November 2019, bahwa: pertama, hasil kapal yang ditangkap dan ditangani langsung oleh KKP berjumlah 92 Kapal, terdiri dari: 20 kapal proses hukum dan 72 kapal inkracht. Kapal tersebut berdasarkan negara yakni: Vietnam: 42, Malaysia: 24, Filipina: 7, Timur Lester 1. Indonewa: 18

Kedua, kapal rampasan yang ditangani penyidikannya oleh TNI AL sendiri berjumlah 12 Kapal, terdiri dari: 10 kapal proses hukum dan 2 kapal inkracht. Kapal tersebut berdasarkan negara yang sudah dan sedang penuntutan Kejaksaan Agung yakni: Vietnam: 11, Malaysia: 1

Kemudian, Ketiga: Kapal yang ditangani oleh penyidik Kepolisian RI sendiri berjumlah 44 Kapal, terdiri dari: 44 kapal proses hukum dan 0 kapal inkracht. Kapal berdasarkan negara yakni semua kapal Indonesia, berjumlah: 44. Artinya, komitmen kepolisian bisa diukur dalam konteks berantas ilegal fishing, karena tidak memiliki semangat yang sama untuk menegak kedaulatan laut selaku lembaga yang bergabung di Satgas 115.

Selain itu, ada 8 kapal hasil tangkapan atas ilegal fishing yang tidak ditenggelamkan. Namun, sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri agar segera diproses pengusulan administrasi pemanfaatan kapal yang sudah diminta kepada Kejaksaan, yakni:

Pertama: Kapal Silver Sea 2 Lokasi keberadaan di Sabang, dikelola oleh BRSDM KKP, statusnya: sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) KKP, Penyidik tangani: KKP, Putusan Pengadilan: Dirampas Negara, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata dan Kampanye, Keterangan: sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) KKP

Kedua: Kapal VF Fu Yua Yu-183, Lokasi keberadaan di Kupang, dikelola oleh BRSDM KKP, statusnya: telah disampaikan oleh Menteri KKP kepada Jaksa Agung meminta pemanfaatan kapal, Penyidik: KKP, Putusan Pengadilan: Dirampas Negara, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata Bhari dan/atau Monumen Berantas Ilegal Fishing di Pangandaran, Keterangan: Surat MKP Nomor: B-490/MEN-MKP/VII/2018

Ketiga: Kapal MV STS-50, Lokasi keberadaan di Sabang, dikelola oleh PSDKP, statusnya: menunggu arahan Jaksa Agung terhadap konsep surat Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk permohonan SV MV STS-50 kepada Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu. Penyidik: TNI AL, Putusan Pengadilan: Dirampas Negara, rencana pemanfaatan: Kapal Patroli Pengawas Perikanan, Keterangan: Surat MKP Nomor: B-545/MEN-MKP/VIII/2018

Keempat: Kapal FB Louie 18, Lokasi keberadaan di Bitung, dikelola oleh PRL, statusnya: sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) KKP, Penyidik: KKP, Putusan Pengadilan: Dirampas Negara, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata dan/atau monumen IUUF, Keterangan: sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) KKP.

Kelima: Kapal FV Cing Tao Cao 19038, Lokasi keberadaan di Ranai, dikelola oleh PRL, statusnya: Kejaksaan Agung meminta Fatwa Mahkamah Agung*) untuk mengubah status hukum kapal dirampas untuk negara. Penyidik: TNI AL, Putusan Pengadilan: Dimusnahkan, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata Bahari dan/atau Monumen IUUF di Ranai, Keterangan: Surat MKP Nomor: B-209/MEN-MKP/IV/2019

Keenam: Kapal FV Gu Bei Yu 27088, Lokasi keberadaan di Ranai, dikelola oleh PRL, statusnya: Kejaksaan Agung meminta Fatwa Mahkamah Agung*) untuk mengubah status hukum kapal dirampas untuk negara. Penyidik: TNI AL, Putusan Pengadilan: Dimusnahkan, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata Bahari dan/atau Monumen IUUF di Pangandaran, Keterangan: Surat MKP Nomor: B-209/MEN-MKP/IV/2019

Ketujuh: Kapal MV Viking Lagos, Lokasi keberadaan di Pangandaran, dikelola oleh PRL, statusnya: *) hasil kesepakatan rapat tanggal 5 April 2019 yang dihadiri oleh wakil-wakil PPA Kejaksaan Agung. Penyidik: TNI AL, Putusan Pengadilan: Dimusnahkan, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata Bahari dan/atau Monumen IUUF di Pangandaran, Keterangan: Surat MKP Nomor: B-209/MEN-MKP/IV/2019

Kedelapan: Kapal FB Loraine, Lokasi keberadaan di Pangandaran, dikelola oleh PRL, statusnya: *) hasil kesepakatan rapat tanggal 5 April 2019 yang dihadiri oleh wakil-wakil PPA Kejaksaan Agung. Penyidik: TNI AL, Putusan Pengadilan: Dimusnahkan, rencana pemanfaatan: Wahana Wisata Bahari dan/atau Monumen IUUF di Pangandaran, Keterangan: Surat MKP Nomor: B-209/MEN-MKP/IV/2019

Sementara Barang Bukti Kapal hasil tangkapan ilegal fishing yang sudah Ingkrach (kekuatan hukum tetap) dan menjadi program hibah Menteri KKP Edhy Prabowo, yakni:

  1. Lokasi Lampulo: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 2 dan kondisi rusak: 0, dimusnahkan: 2, sehingga berjumlah 4 kapal.
  2. Lokasi Belawan: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 6 dan kondisi rusak: 1, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 7 kapal.
  3. Lokasi Batam: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 29 dan kondisi rusak: 9, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 38 kapal.
  4. Lokasi Bitung: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 6 dan kondisi rusak: 3, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 9 kapal.
  5. Lokasi Pontianak: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 4 dan kondisi rusak: 0, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 4 kapal.
  6. Lokasi Tarakan: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 0 dan kondisi rusak: 1, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 1 kapal.
  7. Lokasi Kupang: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 1 dan kondisi rusak: 0, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 1 kapal.
  8. Lokasi Natuna: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 0 dan kondisi rusak: 1, dimusnahkan: 1, sehingga berjumlah 2 kapal.
  9. Lokasi Kep. Anambas: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 0 dan kondisi rusak: 1, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 1 kapal.
  10. Lokasi Probolinggo: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 0 dan kondisi rusak: 1, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 1 kapal.
  11. Lokasi Biak: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 0 dan kondisi rusak: 1, dimusnahkan: 0, sehingga berjumlah 1 kapal.
  12. Lokasi Merauke: Amar putusan dirampas untuk negara berkondisi baik berjumlah: 0 dan kondisi rusak: 0, dimusnahkan: 3, sehingga berjumlah 3 kapal.

*) Kategori baik itu body kapal bagus, mesin mati. Kemudian, kondisi tidak baik itu body kapal rusak, mesin mati dan sebagian body kapal tenggelam. Sehingga total secara keseluruhan yakni: 1). Kondisi baik berjumlah 45 kapal, 2). Kondisi rusak berjumlah 21 kapal dan 3). Dimusnahkan berjumlah 6 kapal. Total keseluruhan berjumlah 72 kapal yang merupakan Barang Bukti Kapal Ingkrach di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Tentu yang dimaksud Menteri KKP Edhy Prabowo menyebutkan bahwa: “untuk menghibahkan kapal hasil tangkapan (ranpasan) negara atas ilegal fishing berjumlah 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.”

Langkah hibah tersebut, bukanlah keputusan Edhy Prabowo sendiri, namun bersama kementerian lainnya seperti Kemenkomaritim, KKP, satgas 115, Bakamla, TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kemenkeu itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga pertimbangkan penerima kapal hibah tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi.

Selain itu, mungkin saja KKP kedepan melakukan penghitungan terhadap nilai dari kapal tersebut. KKP sebaiknya berhati-hati dalam meminta persetujuan sebelum kapal tersebut diserahkan pada pihak ketiga atau di luar pemerintah. Karena kalau pihak ketiga di atas Rp 10 miliar, izin Presiden. Kalau di bawah itu bisa dilakukan oleh Menteri. Di atas Rp 100 miliar, baru DPR. Tetapi tidak ada harganya sebesar itu, kecuali mungkin kapal-kapal besar. Hal itu butuh koordinasi dan upaya komunikasi untuk melaksanakan hibah.

Namun, para netizein bayaran dan tidak mengerti maksud tujuannya, maka rencana hibah kapal tersebut dianggap melucuti kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, yang melakukan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan diwilayah perairan Indonesia.

Padahal kalau mau objektif, dari jumlah kapal 771 kapal yang semua kategori eks asing dan tangkapan ilegal fishing Era Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP sekaligus Komandan Satgas 115 justru ditenggelamkan berjumlah 11 kapal diantara 771 kapal yang disebut lakukan ilegal fishing atau eks asing itu.

Sementara kapal lainnya sisanya sekitar 231 kapal eks asing yang masih masa deregistrasi. Artinya, kinerja Mantan Menteri KKP era Susi Pudjiastuti hanya berhasil tenggelamkan 11 kapal. Tidak lebih, tidak kurang. Sementara yang lainnya masih proses dipengadilan menunggu inckracht.

Jadi kebohongan baru lagi terungkap bobroknya Mantan Menteri KKP era Susi Pudjiastuti bahwa sebanyak 558 kapal sudah ditenggelamkan dari negara asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Padahal, objektifnya dihitung berdasarkan laporan rahasia PSDKP, Satgas 115 dan KKP sendiri dalam rapat koordinasi 15 November 2019 di Kemenko Maritim dan Investasi tidak berjumlah demikian.

Padahal niat baik Menteri KKP, Edhy Prabowo mengatakan “ada cara baru untuk bisa memberantas illegal fishing yang kerap dilakukan para mafia laut, yakni menyita kapalnya dan digunakan untuk kepentingan umum. Lebih baik kapal – kapal yang ditahan tersebut bukan ditenggelamkan tetapi dihibahkan ke nelayan. Kapal asing dan eks asing yang bersalah tersebut baiknya dihibahkan ke nelayan yang memang selama ini masih kerap sulit mendapatkan akses kapal.”

Opsi hibah sudah jelas berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan Joko Widodo. Bukan keputusan Menteri KKP Edhy Prabowo sendiri. Melainkan secara kolektif antar kementerian dan lembaga. Catatannya: ada 72 kapal asing pencuri ikan yang disita dan statusnya sudah jelas berdasarkan putusan pengadilan. Dari jumlah tersebut, 45 kapal masih dalam kondisi baik, 21 kapal dalam kondisi kurang baik, sedangkan enam lainnya harus dimusnahkan. Tentu kapal sitaan tersebut bisa dihibahkan kepada nelayan, pemerintah daerah, masyarakat pesisir, koperasi, hingga kampus. Namun, kajian lebih lanjut, perlu ada mekanisme terkait penerima hibah yang tepat.

Untuk mensterilkan argumentasi yang liar diberbagai media, bahwa zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti sudah menentukan mekanisme hibah yang kemudian di ikuti oleh Menteri Edhy Prabowo mekanisme tersebut. Metode yang ditempuh selama ini oleh KKP dalam proses memohon Barang Milik Negara (BMN) untuk dihibahkan, yakni melalui permintaan kepada Kejaksaan Agung untuk kepentingan pemerintah: KKP sendiri dengan alur – alur proses pemanfaatan kapal yang telah Inkracht, yakni:

Pertama: Kapal yang ditangkap oleh Satgas 115: terdiri dari TNI AL, Kejaksaan, Kepolisian dan Bakamla, lalu diserahkan kepada Penyidik. Kemudian di limpahkan ke Kejaksaan Negeri, lalu dibuatkan memori tuntutan. Setelah itu pelimpahan ke Pengadilan Negeri.

Kedua: Kemudian Hakim Pengadilan Negeri bersidang dan memutuskan perkara tersebut sebagai barang rampasan untuk negara yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Ketiga: Lalu, kapal rampasan yang sudah Inkracht itu diserahkan ke Kejaksaan RI untuk melaksanakan pasal 270 KUHAP.

Keempat: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memohon pemanfaatan kapal yang sudah inkracht ke Kejasaan RI. Lalu, Kejaksaan RI menyetujui dengan menerbitkan surat keputusan menetapkan JA PSP kapal yang telah inkracht kepada KKP.

Kelima: Permohonan PSP kepada KKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK-06/2011. Setelah itu, Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP kapal yang telah incracht untuk diserahkan kepada KKP.

Keenam: Kemudian KKP menentukan hibah dengan sistem: penyerahan langsung, dan/atau lelang kepada nelayan, kampus, masyarakat, pengusaha dan pemerintah sendiri.

Keenam langkah tersebut, merupakan proses hibah dan/atau lelang yang harus dilakukan oleh KKP. Tentu, langkah untuk menghibahkan kapal-kapal yang sudah inkracht kepada nelayan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Tetapi, akan lebih aman apabila memakai sistem hibah, maka Menteri KKP harus membuat Peraturan Menteri tentang Hibah agar ada dasar yang kuat untuk hibah. Apalagi sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai penanggungjawab dan pengeloka Barang Milik Negara (BMN).[]

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!