Home Opini BBM HABIS, NELAYAN TAK MELAUT, PILIH DEMO DAN INVESTOR LARI

BBM HABIS, NELAYAN TAK MELAUT, PILIH DEMO DAN INVESTOR LARI

5
0

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Puluhan nelayan gabungan dari berbagai daerah kecamatan di Kota Batam mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Batam. Mereka meminta penjelasan masalah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direkomendasikan DKP tidak memenuhi kebutuhan. Justru, masyarakat umum lainnya yang menikmati BBM tersebut.

Begitu juga, ribuan nelayan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan kesulitan melaut karena tidak lagi mendapat pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam sebulan terakhir. Nelayan Kotanaru biasanya dapat jatah 200 liter solar setiap dua minggu sekali dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang dikelola PT AKR Corporindo di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Saijaan. Sekarang, tak lagi menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan di daerah setempat. Terhitung mulai 18 Mei 2019. Dampak sosial ekonomi nelayan sangat besar sekali, kemiskinan semakin meninggi.

Nelayan di Kabupaten Aceh Utara kelangkaan Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejak sepekan terakhir. Pasalnya, suplai solar dari Pertamina berkurang. Nelayan butuh 50 liter, namun yang bisa diberikan hanya 30 liter, ini berdampak pada jumlah hari kita melaut. Sementara, SPBDN disuplai sebanyak 90 kiloliter per bulan dari Pertamina. Sebelumnya sebanyak 120 kiloliter kebutuhan nelayan tidak mencukupi.

Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Aceh Timur mengalami kelangkaan juga. Akibatnya, menghambat aktivitas nelayan untuk melaut, dan pengguna kendaraan yang menggunakan BBM solar. Sudah sekitar 15 hari nelayan kuala Idi Cut, kesulitan BBM solar sehingga nelayan tidak bisa melaut. Bahkan, kapal nelayan saat ini menumpuk di pelabuhan. Karena kelangkaan solar berdampak terhadap perekonomian nelayan.

Di Sumbawa dan Lombok sendiri masalah yang dihadapi yakni pemberlakuan BBM satu harga bukan sebuah keberhasilan, tetapi sala satu cara mempersulit nelayan mendapatkan BBM. Walaupun, pemerintah menyediakan BBM satu harga untuk nelayan melalui SPBUN 58.835.13 karena lokasi Teluk Awang berjarak 16 kilometer (km) dari penyalur terdekat dan 60 km dari sumber pasokan, yaitu Terminal BBM Ampenan.

Wilayah pulau Sumbawa, nelayan pun mengalami kesulitan yang sama untuk mendapatkan BBM. Masyarakat harus membeli BBM jenis solar dengan harga Rp7.000 per liter, namun dengan hadirnya program BBM Satu Harga nelayan bisa membeli hanya dengan Rp5.150/liter. Walaupun harga murah, namun tingkat kesulitan dapat BBM sangat tinggi.

Beberapa daerah diatas, sala satu contoh bahwa kuota subsidi justru membuat nelayan berang dan marah karena metode distribusumi subsidi aangat tidak berkeadilan. Dulu kuota BBM nelayan diperuntukkan bagi Koperasi Usaha Bersama (KUB), tapi sekarang berubah jadi perorangan. Namun realitasnya ada nelayan yang belum mengambil BBM, tapi BBM-nya udah habis.

Harus ada upaya meninjau kembali kebijakan pembatasan kuota dan proses pengambilan BBM seperti semula, cukup satu koperasi yang mengkoordinirkan penyaluran BBM ke nalayan dengan sistem Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) sehingga tidak lagi kehabisan stock BBM untuk melaut.

Kalau berdasarkan asumsi membeli solar di eceran dengan harga Rp7.500 hingga Rp8 ribu per liter, lebih mahal dari di SPBN yang hanya RP5.150 perliter. Selain itu solar di eceran sulit didapat karena setiap nelayan, seperti dirinya rata-rata memerlukan 20 liter solar setiap harinya. Kalau bahan bakar tidak mencukupi, ia tak bisa melaut terlalu jauh, bahkan terpaksa libur bekerja.

Kalau BBM kurang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memastikan nelayan bisa melaut agar gerak ekonomi perikanan nasional bisa berjalan dengan baik dan terus naik. KKP dan Kementerian ESDM tidak boleh lagi bertumpu pada upaya mencari kesalahan nelayan dalam masalah BBM ini, melainkan bagaimana membangun rasa saling percaya dan gotong royong antar pemangku kepentingan.

Hal ini terkait perubahan formula harga yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga perusahaan tersebut menyetop penjualan solar bersubsidi untuk nelayan di 58 SPBN yang dikelolanya di seluruh Indonesia. Nelayan berharap kesulitan bahan bakar ini segera teratasi, apalagi hasil tangkapan seperti udang harganya saat ini sedang turun karena pasokan melimpah, sedangkan biaya operasional membengkak.

KKP harus terus mengawasi diatribusi BBM karena dalam kurun waktu empat tahun ini, BBM subsidi untuk menjadi bancakan sebagaian besar tengkulak. Artinya, mencederai usaha nelayan untuk melaut dan berusaha. Kementerian tidak boleh terkesan tidak sanggup mengurus dan menuntaskan masalah BBM subsidi ini yang ditandai dengan ketidakmampuan menggerakkan ekonomi perikanan.

Kelangkaan BBM subsidi diberbagai daerah ini, membuktikan Kementerian Perhubungan, Kemenkomaritim, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan KKP tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi nelayan: Tangkap dan Budidaya. BBM subsidi ini sangat berperan menentukan pendapatan nelayan sekitar 85%, sehingga kelangkaan solar subsidi pasti berdampak terhadap perekonomian nasional.

Masalah ini seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter pada 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi pada 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1%.

Kelangkaan BBM subsidi yang berlarut-larut memberikan kesan negara tidak hadir, terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga kuota BBM selalu jebol. Sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

Berharap, Pertamina dan kementerian terkait, bisa menyelesaikan persoalan ini dibeberapa daerah agar kuota untuk nelayan tidak dibatasi sehingga tidak mengganggu kelangsungan mata pencaharian nelayan. Karena, kalau krisis terus menerus maka dampaknya multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat.

KKP dan Menkomaritim sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM untuk nelayan yang seharusnya segera mengatasi kelangkaan solar subsidi. Hampir 50% dari kuota solar subsidi itu diperkirakan menguap ke industri di daerah-daerah, sedikit saja yang tersisa untuk nelayan.

Pemerintah harus segera, serius dan tegas memberantas kebocoran BBM yang masif ini, karena itu kita minta BPK, KPK, dan Polri turun tangan. Indonesia akan makin tertinggal dari negara lain kalau masalah ini tidak segera diatasi. Jika tidak teratasi masalah BBM subsidi ini, maka kepercayaan investor terhadap Indonesia.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!