Home Opini Pendapatan 2045 Hanya Rp324 Juta per Orang? Sangat Mengecewakan

Pendapatan 2045 Hanya Rp324 Juta per Orang? Sangat Mengecewakan

13
0

Oleh : Anthony BudiawanManaging (Director Political Economy and Policy Studies (PEPS))

Pidato presiden pada 20 Oktober 2019 kurang “menggigit”. Istilah milenial, kurang nendang. Tim ekonomi Jokowi seharusnya bisa membuat bahan pidato yang jauh lebih baik. Apalagi ini merupakan periode kedua Presiden Jokowi yang tentu saja mempunyai segudang pembantu dengan prestasi gemilang, termasuk reputasi terbaik dunia.Dalam pidatonya, presiden menyampaikan 5 program kerja prioritas bidang ekonomi.

Sayangnya, program kerja tersebut terasa tidak membumi, tidak menyinggung permasalahan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia terkini. Misalnya, mengenai pelambatan ekonomi dunia dan ancaman resesi global yang semakin nyata, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, dan bagaimana mengatasinya.Permasalahan sosial terkait kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kekayaan juga tidak disinggung. Padahal, kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia sangat parah. Ada (beberapa) daerah (baca: kabupaten) di Indonesia mempunyai pendapatan per kapita hanya sekitar Rp12 juta saja (pada 2018). Atau setara 840 dolar AS.

Pendapatan per kapita sebesar ini termasuk dalam kelompok 20 negara termiskin dunia, seperti Ethiopia, Uganda, Liberia. Ketimpangan pendapatan daerah tertinggal dengan nasional juga semakin melebar. Karena pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tersebut (hampir) selalu jauh lebih rendah dari pertumbuhan nasional. Bagaimana mengatasi ini semua? Sama sekali tidak tersurat di dalam pidato.Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan semakin jauh dari keadilan sosial yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, yang dituangkan di sila kelima Pancasila. Faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketimpangan kekayaan terburuk di dunia. Lebih buruk dari Amerika Serikat yang menganut sistem ekonomi kapitalis liberal.

5 program kerja yang disampaikan tidak membumi, dikhawatirkan hanya menjadi jargon yang tidak bisa diukur tingkat keberhasilannya. Program kerja pembangunan sumber daya manusia tidak menjawab permasalahan faktual ekonomi. Pernyataan “bonus demografi yang dapat menciptakan peluang sendiri” sangat abstrak dan kurang bermakna. Program pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Bagus-bagus saja, meskipun permasalahan utama adalah pembangunan industri yang sangat mendesak untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Hal ini masih sangat buram.

Penyederhaan regulasi memang penting, tapi bukan akar permasalahan pelambatan investasi dan ekonomi saat ini. Regulasi di negara maju, seperti Jerman, sangat bagus dan efisien, tetapi resesi tetap siap menerkam. Jadi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana mengatasi ancaman resesi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Bank Sentral Eropa (ECB) menyerukan stimulus fiskal. Apakah Indonesia sanggup, mengingat penerimaan rasio pajak hanya 9 persen dan defisit anggaran mendekati 3 persen terhadap PDB?

Program penyederhaan birokrasi memang langkah cukup baik, tetapi ini juga bukan ranah perencanaan pembangunan ekonomi yang bersifat holistik dan stratejik. Ini masalah operasional saja. Kalau strategi buruk, operasional yang baik juga tidak ada gunanya.

Program transformasi ekonomi, dari ketergantungan sumber daya alam menjadi berbasis manufaktur dan jasa modern. Untuk mencapai ini, pemerintah harus berpikir dan bekerja lebih keras lagi. Karena dua tahun berturut-turut neraca perdagangan defisit. Dan ekspor nonmigas, artinya berbasis manufaktur, tahun ini malah turun dibandingkan tahun lalu.

Yang menarik dari semua itu, pemerintah menargetkan pendapatan per kapita tahun 2045 menjadi Rp324 juta. Sekitar 5,8 kali dari pendapatan per kapita saat ini. Makanya banyak pihak tercengang, mencibir, karena dianggap mustahil tercapai.

Saya malah berpendapat sebaliknya. Target pendapatan per kapita ini justru sangat rendah, sehingga membuat bangsa ini menjadi tambah miskin di tahun 2045. Alasannya 1) perhitungan pendapatan per kapita selalu menggunakan nilai nominal, termasuk inflasi: semakin tinggi inflasi, semakin besar pendapatan per kapita. Tetapi, kenaikan daya beli (nilai riil) jauh lebih rendah dari kenaikan nilai nominal tersebut. 2) Berdasarkan data historis, pendapatan per kapita Indonesia selama 25 tahun terakhir (1993-2018) naik 32,1 kali, dari Rp1,73 juta menjadi Rp55,43 juta. Salah satu penyebabnya, inflasi yang cukup tinggi selama boom ekonomi. Tetapi, pendapatan per kapita dalam dolar AS hanya naik 5,2 kali saja, dari 740 dolar AS menjadi 3.840 dolar AS. Inflasi yang tinggi ternyata menggerus kurs rupiah sebanyak 6 kali lebih selama 25 tahun terakhir ini. 3) Kenaikan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti dengan ketimpangan sosial yang membaik. Artinya, kue ekonomi lebih dinikmati oleh kalangan kapitalis. Ketimpangan sosial 25 tahun terakhir ini semakin lebar dan menjadi salah satu terburuk di dunia.

Oleh karena itu, target pendapatan per kapita 2045 menjadi Rp 324 juta sebenarnya sangat rendah, dan tidak sulit tercapai. Target seperti ini akan membuat Indonesia relatif menjadi lebih miskin dibandingkan 25 tahun sebelumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!