Home Opini Awas Konspirasi Revisi UU Minerba!

Awas Konspirasi Revisi UU Minerba!

17
0

Marwan Batubara, IRESS


Pemerintah dan terutama DPR periode 2014-2019 pada Agustus-September 2019 telah berupaya secara tertutup untuk merevisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) No.4/2009. Menjelang berakhirnya masa tugas, dalam beberapa minggu lalu mereka bekerja sekuat tenaga untuk menuntaskan revisi UU Minerba, terutama karena adanya kepentingan melanggengkan dominasi oligarki dan sejumlah kontraktor besar terhadap sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.
 
Pada Rabu, 25/9/2019 beredar informasi tentang adanya rapat Komisi VII DPR dari 6 fraksi (minus Gerindra dan PKS) dengan agenda penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Perubahan UU No.4/2009 dari pemerintah kepada Komisi VII DPR. Pada Kamis, 26/9/2019 terungkap rencana rapat Komisi VII DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM, Menkeu, Mendagri, Menperin dan Menkumham dengan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat I revisi UU Minerba.
 
Namun pada Jumat 27/9/2019, KESDM mengirim Surat No.1734/06/SUN.R/2019, meminta penundaan pembahasan revisi UU Minerba. Sampai disini, dapat dikatakan rencana revisi UU Minerba pro-oligarki batal terlaksana. Namun sejumlah kalangan DPR mengatakan proses revisi UU Minerba yang telah dirintis DPR 2014-2019 akan dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024 tanpa pembahasan dari awal, karena telah dimuluskan oleh adanya revisi UU No.21/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika ini terjadi, maka negara dan rakyat berpotensi akan sangat dirugikan. 
 
Perlindungan terhadap kekayaan SDA minerba milik rakyat yang bernilai ribuan triliun Rupiah dari dominasi oligarki perlu terus dilakukan dan diadvokasi. Para aktivis, LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa, serta Anggota-anggota DPR amanah perlu tetap waspada, termasuk terhadap para pemimpin hipokrit bermuka dua yang memilih bekerja bagi kepentingan oligarki dibanding bagi rakyat. Guna mengasah kewaspadaan, mari kita analisis lebih lanjut.
 
Bulan lalu, guna merespon tuntutan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak Revisi UU KPK dan rencana penetapan 4 RUU, Jokowi akhirnya meminta agar pengesahan RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan dan RUU Permasyarakatan ditunda. Namun, terhadap UU KPK yang telah ditetapkan lebih dulu, Jokowi bergeming dan menyatakan tidak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang telah disahkan oleh DPR pada 17 September 2019 (23/9/2019). UU KPK tersebut akhirnya bisa saja berubah karena Jokowi tampaknya berniat menerbitkan Perppu.
 
Penundaan penetapan keempat RUU di atas, termasuk di dalamnya revisi UU Minerba, menurut Jokowi adalah untuk bisa mendengarkan dan mengakomodasi  masukan-masukan berbagai kalangan. Dikatakan, banyak kritik yang didapat soal pengesahan RUU tersebut (23/9/2019). Kata Jokowi: “Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat, sehingga RUU tersebut agar nanti masuk ke DPR selanjutnya”.
 
Secara faktual Jokowi tidak bersikap konsisten dan patut diduga terlibat konspirasi oligarkis. Keempat RUU di atas katanya ditunda untuk bisa mendapat masukan dari publik. Ternyata untuk UU KPK, jangankan masukan dari masyarakat, bahkan untuk mengikuti pembahasan terbuka oleh pemerintah dan DPR saja, publik tidak diberi kesempatan! Artinya telah terjadi konspirasi oleh pemerintah, DPR dan partai-partai pendukung, serta para pengusaha besar yang berkepentingan.
 
Kalau dirunut, hanya butuh waktu 2-3 minggu bagi DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU KPK. Pekan pertama September 2019, Rapat Paripurna DPR memutuskan akan membahas revisi UU KPK yang tertunda sejak 2017. Dalam Rapat Paripurna tanggal 5/9/2019, DPR RI menyetujui RUU KPK menjadi inisiatif DPR. Besoknya, DPR langsung mengirim surat sekaligus draft RUU KPK kepada Presiden Jokowi.  Pada 11 September 2019, Presiden Jokowi menerbitkan surat penugasan kepada Menkumham dan Meneg PAN untuk memulai pembahasan RUU KPK dengan DPR.
 
Setelah pembahasan berlangsung hanya 3-4 hari, artinya bahwa Presiden Jokowi pun ikut menyetujui seluruh isi RUU KPK, maka ditetapkanlah UU KPK baru pada 17 September 2019. Apakah Presiden Jokowi konsisten dengan ucapan di atas bahwa masyarakat dilibatkan dan diberi kesempatan memberi masukan? Ternyata tidak! Pembahasan berlangsung super cepat dan tertutup. Hal ini jelas melanggar azas dan berbagi ketentuan yang ada dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 
Dengan sikap hipokrit seperti di atas, maka Jokowi patut diduga terlibat konspirasi melemahkan KPK dan patut pula diproses sesuai Pasal 7 UUD 1945 karena melanggar UU No.12/2011. Selain itu, dengan ketentuan yang ada dalam UU KPK yang baru, sejumlah oknum yang selama ini terduga koruptor akan lolos dari jerat hukum, dan Jokowi dapat pula dianggap bertanggungjawab atas lolosnya terduga koruptor tersebut untuk diadili. Seperti diketahui ada sejumlah oknum pejabat dan pengusaha yang namanya sudah beredar luas terlibat dalam kasus-kasus korupsi E-KTP, Bank Century, BLBI, dsb.

Ternyata sikap hipokrit pemerintah dan oknum-oknum DPR dapat pula terlihat dalam pembahasan RUU Minerba. RUU ini masuk Prolegnas 2015-2019 atas usul inisiatif dari DPR. Pada April 2018, tanpa pembahasan yang terbuka dan pelibatan publik yang luas, secara tiba-tiba draft revisi UU Minerba beredar di media. Karena dianggap tidak sejalan dengan konstitusi, sehingga menimbulkan protes berbagai kalangan, maka pembahasan draft RUU Minerba versi April 2018 dihentikan, dan draft tersebut menghilang dari peredaran.
 
Selanjutnya, pada awal November 2018, setelah gagal mencoba melalui  draft RUU April 2018, pemerintah menerbitkan draft Perubahan Ke-6 atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Ditemukan, rencana revisi PP No.23/2010 tersebut bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah ketentuan UU No.4/2009 Minerba, misalnya Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171. Terlihat jelas, bahwa revisi tersebut bertujuan untuk memberi jalan bagi kontraktor KK dan PKP2B yang kontraknya akan berakhir, untuk memperoleh perpanjangan kontrak secara otomatis. Dalam hal ini, para kontraktor tersebut akan tetap mendominasi SDA tambang milik negara.
 
Karena pembahasannya tertutup dan berpotensi melanggar hukum, serta merugikan keuangan negara, berbagai kalangan masyarakat sipil kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana Revisi Ke-6 PP No.23/2010. Dengan penolakan ini, sama seperti nasib draft revisi UU Minerba versi April 2018, pemerintahan Jokowi akhirnya membatalkan rencana Revisi Ke-6 PP No.23/2010.

Kembali ke pokok masalah di awal tulisan, setelah 2 kali gagal menjalankan agenda oligarkis melalui draft RUU Minerba versi April 2018 dan Revisi Ke-6 PP No.23/2019, tiba-tiba pada Agustus 2019 DPR kembali menyiapkan draft Revisi UU Minerba untuk dibahas secara cepat dan segera disepakati dengan pemerintah. Bahkan draft RUU Minerba ini telah jelas akan disetujui Jokowi dan siap-siap untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada akhir September 2019.
 
Alhamdulillah, setelah adanya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum 22-23 September 2019, Jokowi akhirnya menyatakan menunda persetujuan dan penetapan Revisi UU Minerba. Revisi UU Minerba tersebut akan dilakukan pada pemerintahan dan DPR periode 2019-2024. Artinya, saat kontraknya (KK dan PKP2B) berakhir, aset rakyat bernilai ribuan triliun Rp berupa cadangan terbukti mineral dan Batubara, untuk sementara, selamat dari dominasi kontarktor asing dan swasta nasional.
 
Namun begitu, aset negara tersebut belum pasti akan dikelola oleh BUMN (Inalum/Holding BUMN Tambang) sebagai pemegang hak konstitusional, jika konspirasi oligarkis Pemerintah, DPR dan pengusaha kembali terjadi. Konspirasi tersebut dapat saja membatalkan ketentuan-ketentuan konstitusional penguasaan negara yang ada dalam UU Minerba No.4/2009 yang saat ini berlaku. Sebaliknya mereka justru dapat memasukkan ketentuan baru yang memberi jalan bagi para kontraktor eksisting untuk mendapat perpanjangan kontrak secara otomatis.
 
Untuk itulah pengawalan dan advokasi oleh masyarakat sipil atas rencana revisi UU Minerba tetap harus dilanjutkan. Apalagi jika melihat komposisi dan koalisi  partai penguasa hasil Pemilu 2019 yang ada saat ini, di mana partai-partai pro-penguasa di DPR semakin dominan, maka tampaknya pihak-pihak eksekutif dan legislatif akan lebih gampang bekerja sama dan berkolusi bagi kepentingan oligarki. Artinya, jika masyarakat tidak waspada, maka hasil revisi UU Minerba tersebut akan memberi jalan yang mudah bagi tetap berkuasanya kontraktor eksisting atas SDA minerba Indonesia, tidak peduli jika hal tersebut melanggar konstitusi![]

Sumber: Investor Daily, 14 Oktober 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!