Tolak Penyeragaman Golongan Listrik

Tolak Penyeragaman Golongan Listrik

OLeh : Marwan Batubara, IRESS

Pada awal November 2017 Menteri ESDM Ignatius Jonan mengusung gagasan penyederhanaan golongan listrik rumah tangga (R-1) non-subsidi berdaya 4.400 VA ke bawah. Jonan menyebutkan PLN bakal menghapus sebagian besar kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (RT) bagi penerima nonsubsidi. Nantinya, pelanggan nonsubsidi hanya akan terbagi pada dua kelas golongan, yakni 4.400 VA dan 13.200 VA. Golongan pelanggan 4.400 VA hingga 12.600 dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi golongan 13.000 VA, sedangkan golongan 13.000 VA ke atas menjadi loss-stroom. Saat ini, PLN membagi golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi dalam tiga kelas, yakni golongan Rumah Tangga (R-1) 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Nantinya, tiga kelas ini akan dihapus, sehingga pelanggan rumah tangga hanya akan tinggal menjadi satu golongan, yakni golongan 4400 VA.

Jonan mengatakan PLN sudah sepakat untuk mengubah kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi dari 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, 2.200 VA akan dihapus. Yang lain mungkin sekalian disederhanakan adalah golongan 4400 VA, 13.200 VA,  kata Jonan di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (7/11/2017). Dikatakan penghapusan kelas golongan pelanggan perlu dilakukan karena jarak batas dayanya sangat kecil. Ia menginginkan kelas golongan pelanggan RT dijadikan satu saja. Dengan demikian akan ada perubahan dari daftar golongan pelanggan tarif adjustment.

Seperti disebutkan di atas, Jonan mengatakan penyederhanaan perlu karena jarak batas daya antar golongan tarif yang berlaku saat ini terlalu dekat atau kecil. Selain itu adanya penyeragaman juga akan memudahkan pelanggan menambah daya tanpa tambahan biaya, atau melewati proses administrasi yang memakan waktu. Hal ini pun akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses listrik. Bahkan disebutkan pula bahwa penyederhanaan golongan listrik ini tidak akan ditumpangi dengan kepentingan untuk menaikkan tarif listrik.

PLN mengatakan penyeragaman golongan listrik antara lain memang bertujuan untuk penyederhanaan tarif listrik. Dirut PLN mengatakan pelanggan lama tidak harus mengganti meterannya menjadi 4400 VA. Cadangan listrik yang semakin banyak belakangan ini memungkinkan adanya penambahan daya oleh masyarakat pelanggan tanpa terkena biaya tambahan.

Di luar alasan penyederhanaan golongan dan tarif yang diungkap Menteri Jonan dan didukung oleh PLN, Dirut PLN Sofyan Basir, ternyata mengakui ada faktor lain di balik rencana penyederhanaan golongan listrik. Dirut PLN mengatakan bahwa selama perjalanan tiga tahun program 35.000 MW, sudah ada tambahan daya listrik 7000 MW yang masuk dalam sistem. Ini bersumber dari pembangkit-pembangkit reguler dan FTP 1 yang sebelumnya belum beroperasi maksimal kini sudah berjalan efektif. Dengan tambahan daya tersebut, khusus di Jawa telah tersedia cadangan ekstra sekitar 30-40% di atas beban listrik normal. Dengan begitu tersedia daya listrik lebih besar bagi pelanggan jika ingin menambah daya atau pemakaian.

Namun PLN belum sepenuhnya mendukung rencana penyeragaman golongan pelanggan tersebut. Manajemen PLN mengatakan, penyeragaman tarif lebih mudah dilakukan karena kapasitas listrik di masing-masing rumah tangga berbeda, sehingga penyeragaman golongan sulit dilakukan. Dengan demikian, tampaknya terdapat dua opsi, yakni penyederhanaan golongan pelanggan dan penyeragaman tarif pelanggan.

PLN menjelaskan sudah melakukan kajian mengenai permintaan Menteri ESDM tersebut. Dikatakan golongan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA yang bersubsidi ataupun tak bersubsidi belum dapat diseragamkan. Hal itu disebabkan, karena untuk golongan listrik tersebut harga tarifnya berbeda dengan golongan tarif yang berada di atas 900 VA. Seperti ditemukan pada situs pln.co.id, tarif listrik untuk golongan listrik R1/450 VA yang masih mendapatkan subsidi adalah Rp 415 per kWh dan golongan R-1/900 VA bersubsidi Rp 586 per kWh. Untuk golongan R-1/900 VA non-subsidi tarifnya Rp 1.352 per kWh.

Untuk golongan listrik berdaya 1.300 VA ke atas, PLN menilai dapat diseragamkan karena harganya telah sama. Untuk golongan R-1/1.300 VA ke atas tarifnya adalah sama yaitu Rp 1.467,28 per Koh. PLN akan mengusulkan hasil kajian tersebut dalam rapat dengan Kementerian ESDM dalam waktu dekat, yang belum dipastikan waktunya. Disampaikan pula jika usulan PLN tersebut disetujui maka kemungkinan tidak akan ada kenaikan tarif listrik, sebagaimana pernah disampaikan pemerintah tidak ada kenaikan tarif listrik dalam tahun ini.

Terlepas dari adanya dua opsi yang muncul, yakni penyeragaman golongan dan penyeragaman tarif, kita dapat saja menerima gagasan penyeragaman golongan pelanggan yang disampaikan oleh Menteri ESDM, karena sepintas tujuannya memang baik, yakni untuk penyederhanaan tarif dan memudahkan pelanggan untuk meningkatkan daya. Namun implementasi gagasan tersebut perlu diiringi dengan jaminan tidak akan ada hal-hal yang memberatkan pelanggan, tidak ada dampak biaya, tidak menimbulkan dampak teknis instalasi listrik di rumah-rumah dan tidak ada pula maksud tersembunyi berupa “jebakan Batman”.

IRESS menganggap mungkin rencana penyeragaman golongan pelanggan tersebut perlu diurungkan atau dikaji lebih dahulu sebelum diterapkan karena beberapa hal berikut ini. Pertama, seperti berlaku saat ini terdapat dua tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi, yakni Rp1.352 per Kilowatt-hour (kWh) untuk pelanggan RT golongan 900 VA dan Rp1.467,28 per Kwh untuk pelanggan dengan batas daya 1.300 VA. Jika terjadi penyeragaman golongan pelanggan, dapatkah pemerintah menjamin kalau langkah yang dipilih tidak akan memberatkan golongan mana pun? Faktanya, melihat perbedaan tarif tersebut, maka dapat dipastikan tarif listrik golongan 900 VA untuk pelanggan nonsubsidi akan mengalami kenaikan.

Kedua, dalam setiap golongan tarif listrik terdapat ketentuan tentang tarif minimal penggunaan listrik. Penyederhanaan golongan tentu akan merujuk pada ketentuan pemakaian minimal ini. Dengan demikian, kebijakan baru ini sangat berpotensi melambungkan tagihan konsumen. Sebagai contoh, pemakaian minimal untuk 1.300 VA adalah 88 kWh (Rp 129.000), sedangkan pada golongan 5.500 VA pemakaian minimal 220 kWh atau setara dengan Rp 320.800. Artinya meski tarif dasar tak berubah, akan muncul biaya minimal yang memberatkan pelanggan.

Ketiga, jika mencermati penjelasan Dirut PLN, dapat dikatakan salah satu motif dibalik rencana penyeragaman golongan listrik adalah untuk memanfaatkan cadangan daya berlebih (30-40%) yang belakangan ini dimiliki PLN. Karena itu, alasan-alasan lain yang disebutkan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan mungkin saja merupakan faktor tambahan yang tidak esensial dibanding motif kelebihan beban yang perlu dimanfaatkan.

Apalagi ternyata daya listrik yang masuk kebanyakan berasal dari IPP yang harus dibayar PLN. Jika pendapatan stabil, tidak meningkat, maka tentu saja kemampuan PLN untuk membayar listrik IPP atau berbagai kewajiban keuangannya menjadi berkurang. Dengan peningkatan konsumsi melalui “penyeragaman golongan” Jonan dan PLN berharap akan terjadi peningkatan pendapatan. Namun jika motif pemanfaatan cadangan yang menjadi faktor dominan, maka dapat dikatakan Kementrian ESDM telah bersikap tidak jujur, menyembunyikan informasi dan sekaligus memasang jebakan Batman yang merugikan.

Keempat, jika merujuk pada pernyataan Menkeu Sri Mulyani September 2017 yang lalu tentang potensi gagal bayar (default), maka dapat dikatakan PLN memang sedang mengalami masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, bisa saja PLN melakukan berbagai hal, terutama dengan menekan biaya dan meningkatkan pendapatan. Biaya dapat ditekan dengan penghematan O&M dan pembelian energi primer yang lebih murah. Sedangkan pendapatan dapat ditingkatkan dengan penaikan tarif. Namun, pilihan terakhir ini tidak populer dan akan mendapat tantangan publik. Agar terkesan tidak ada kenaikan tarif, dapat saja keinginan tersebut diakali dengan kebijakan terselubung berupa penyeragaman golongan.

Kelima, penyederhanaan golongan listrik justru akan menjadi tambahan beban biaya bagi PLN karena hal tersebut akan membutuhkan penggantian instalansi listrik di dalam rumah dan jaringan distribusi PLN. Perkabelan penyalur listrik rumahan harus diperbaharui agar siap menerima daya sebesar 4.400 VA dengan arus sekitar 25 Ampere. Berbeda dengan daya listrik 900 VA yang mungkin arusnya hanya sekitar 5 Ampere. Selama ini bila ada pergantian golongan daya listrik, masyarakatlah yang menanggung biaya pergantian kabel tersebut. Jika Dirut PLN Sofyan Basir mengaku siap mengambil alih seluruh beban tersebut, maka PLN harus menyiapkan dana antara Rp 125 triliun hingga Rp 140 triliun untuk merubah kemampuan instalasi listrik di rumah-rumah dan sarana distribusi PLN pada 5 golongan pelanggan yang terdampak program penyederhanaan. Padahal saat ini kinerja keuangan PLN sudah bermasalah akibat hutang yang besar, tarif yang tidak boleh naik, serta biaya energi primer dan listrik IPP yang tinggi. Apakah kebijakan tersebut akan tetap diteruskan?

Keenam, penyeragaman golongan listrik diperkirakan dapat merubah pola konsumsi ke arah peningkatan konsumsi listrik masyarakat yang mengarah kepada pemborosan. Hal ini tentu bertentangan dengan gagasan dan kampanye pemerintah kepada masyarakat selama ini untuk melakukan konservasi dan penghematan penggunaan energi.

Ketujuh, hingga saat ini PLN masih belum mampu memberikan pelayanan yang optimal, memuaskan dan konsisten terhadap pelanggan di seluruh wilayah negara. Keluhan masyarakat akan pelayanan yang bermasalah masih terus berlangsung. Sementara itu di luar Jawa dan Bali, masih banyak masyarakat yang belum manfaat pelayanan minimum atau bahkan aliran listrik. Kita tidak yakin jika penyeragaman daya dapat meningkatkan pelayanan PLN. Oleh sebab itu, yang mendesak saat ini adalah meningkatkan pelayanan dan mengurangi keluhan masyarakat dibanding menyeragamkan golongan pelanggan.

Memperhatikan hal-hal di atas, IRESS menilai bahwa kebijakan Kementrian ESDM untuk menyederhanakan golongan listrik merupakan hal yang tidak mendesak. Kecuali karena tampaknya ingin memacu konsumsi listrik atas cadangan yang berlebih, pada dasarnya memang tak ada kepentingan yang mendesak untuk penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, asumsi pemerintah dan PLN terkait hubungan yang erat antara kemudahan akses dan peningkatan konsumsi belum tentu benar dan perlu dibuktikan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini menurun. Masyarakat akan tetap mempertimbangkan kemampuan bayar dibanding sekedar memakai listrik sesuai keinginan.

Karena itu, jika melihat komponen biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di satu sisi dan kemampuan keuangan mayoritas masyarakat di sisi lain, maka yang lebih mendesak dilakukan adalah bagaimana menyediakan listrik murah kepada rakyat. Dalam berbagai tulisan maupun pendapat di media, IRESS telah menekankan perlunya pemerintah dan PLN menjamin bahwa BPP yang berlaku saat ini sudah merupakan yang objektif dan termurah. Faktanya, PLN masih harus membayar energi primer yang lebih mahal, listrik IPP yang lebih tinggi akibat skema take or pay dan kontrak-kontrak listrik masa lalu yang membebani biaya PLN, sehingga BPP yang berlaku saat ini dapat dikatakan lebih mahal dari yang seharusnya.

Sebagai kesimpulan, karena berbagai hal yang lebih merugikan PLN dan masyarakat, termasuk adanya jebakan Batman, IRESS menganggap rencana kebijakan Menteri ESDM untuk menyeragamkan golongan pelanggan listrik untuk sementara harus dihentikan. Namun, karena terdapat sisi-sisi yang baik dan berguna, maka gagasan tersebut dapat pula dikaji lebih lanjut dan disempurnakan, agar dapat diterapkan di belakang hari. Sebaliknya, mengingat adanya berbagai hal yang inkonstitusional, tidak adil dan merugikan PLN, IRESS menuntut pemerintah dan PLN untuk segara melakukan upaya optimal guna menurunkan harga energi primer bagi PLN, memperbaiki skema take or pay dan meningkatkan efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam hal ini pemerintah harus berani melawan oligarki yang selalu mengungkungi bisnis PLN, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi primer dan listrik IPP, serta pemborosan biaya O&M yang tak perlu. Dengan begitu, BPP listrik bisa turun dan tarif listrik tidak perlu naik.[]

Sumber : http://satunegeri.com/tolak-penyeragaman-golongan-listrik/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *