Menyoal Kebijakan Energi Primer

Menyoal Kebijakan Energi Primer

Marwan Batubara, IRESS

IRESS – Biaya pokok penyediaan (BPP) listrik terutama terdiri dari komponen-komponen biaya energi primer (solar, gas, batubara, dll.), pembelian listrik swasta, biaya operasi pemeliharaan (operation and maintenance, O&M), biaya SDM, biaya depresiasi, margin keuntungan, dll. Setiap perubahan atau penghematan yang terjadi pada komponen-komponen biaya tersebut pasti berpengaruh terhadap BPP atau tarif listrik. Dua besar komponen BPP yang sangat menentukan naik turunnya tarif listrik adalah energi primer dan listrik swasta. Komponen lain seperti biaya SDM, depresiasi, O&M dan margin keuntungan, tetap berpengaruh terhadap nilai BPP listrik, meskipun skalanya lebih kecil dan berbeda-beda.

Dalam 6 tahun terakhir, biaya komponen energi primer dan listrik swasta mengkontribusi sekitar 70% hingga 75% BPP listrik. Oleh sebab itu, karena naiknya harga batubara, gas dan minyak dunia akhir-akhir ini, tidak heran jika sejak Januari hingga Oktober 2017, BPP listrik yang harus ditanggung PLN juga ikut naik. Itu pula sebabnya mengapa manajemen PLN meminta pemerintah untuk memberi perlakuan khusus kepada PLN dalam membeli energi primer, terutama untuk energi gas dan batubara. Faktanya sekitar 55% pembangkit listrik yang dioperasikan PLN menggunakan energi primer batubara.

Ternyata permintaan PLN tersebut tidak mendapat jawaban yang proporsional atau langkah yang konkret dari pemerintah. Tanpa mempertimbangkan dan membuat kajian yang komprehensif terlebih dahulu, pemerintah langsung menolak permintaan PLN. Sebaliknya, pemerintah meminta PLN untuk melakukan langkah-langkah efisiensi secara internal. Tentu saja sikap pemerintah ini patut dipertanyakan. Atas dasar apa dan kepentingan siapa pemerintah hanya memaksa PLN untuk melakukan efisiensi secara internal, tanpa sedikit pun berkeinginan untuk mengkaji permasalahan secara menyeluruh dan berkeadilan?

Seperti disebutkan di atas, langkah-langkah efisiensi dan efektivitas pembiayaan memang akan berpengaruh terhadap BPP listrik, sehingga hal tersebut harus dilakukan oleh PLN. IRESS meminta manajemen PLN harus melakukan efisiensi dan efektivitas biaya secara berkelanjutan, karena hal-hal tersebut merupakan hal-hal mendasar dan melekat yang secara otomatis harus terus dijalankan setiap korporasi, Namun mengingat kontribusi biaya pembelian batubara sangat besar terhadap  BPP listrik, maka pemerintah pun justru dituntut pula untuk menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan dan peraturan.

Karena itu IRESS menganggap pemerintah pun sangat mendesak untuk melakukan hal-hal yang mendasar terkait penggunaan energi primer oleh PLN. Untuk gas misalnya, pemerintah harus menetapkan harga khusus bagi PLN yang lebih rendah atau sama dengan harga yang dinikmati oleh sektor industri. Jika dalam memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah telah menurunkan harga gas untuk sektor industri, mengapa untuk PLN pemerintah tidak melakukan hal yang sama? Bukankah listrik yang dihasilkan oleh PLN juga sangat besar pengaruhnya terhadap industri dan perekonomian? Untuk itu pemerintah bisa saja mengurangi bagi hasil atau split yang diperoleh untuk ditransfer kepada PLN.

Dalam sektor batubara juga demikian. Mengingat kontribusi pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai energi primer sangat besar, yakni hingga 55%, maka naik atau turunnya harga batubara dalam setahun terakhir telah meningkatkan BPP listrik secara signifikan. Untuk itu peran pemerintah membuat kebijakan dan peraturan terkait harga batubara untuk melindungi kepentingan PLN dan rakyat sangat besar. Jika pemerintah mampu membuat peraturan khusus atau harga gas yang murah untuk sektor industri, maka seharusnya pemerintah pun harus bersikap sama untuk menetapkan harga khusus batubara bagi PLN.

Dalam setahun terakhir, harga batubara acuan (HBA) telah meningkat signifikan. Secara rata-rata HBA selama tahun 2016  adalah US 61/ton. Harga batubara dunia mulai naik sejak Oktober 2016 dan mencapai angka tertinggi yakni US$ 101/ton pada Desember 2016. Selama 2017, harga tetap tinggi dengan HBA rata-rata Januari hingga Oktober 2017 adalah sekitar US$ 85/ton. Adapun HBA pada bulan Oktober 2017 adalah US$ 93/ton. Dari perubahan HBA yang berlangsung sejak Oktober 2016 – Oktober 2017 tercatat telah terjadi kenaikan sekitar 32%.

Kenaikan harga batubara dunia setahun terakhir di atas telah membuat para produsen atau kontraktor tambang batubara menikmati keuntungan atau windfall profit yang besar. Hingga Oktober 2017 IRESS memperoleh informasi dari beberapa sumber bahwa dengan kenaikan harga tersebut para kontraktor telah memperoleh tambahan keuntungan (windfall profit) sekitar Rp 50-60 triliun. Dalam hal ini tentu saja pemerintah pun memperoleh tambahan penerimaan pajak dan bagi hasil yang cukup besar, yakni sekitar Rp 15 triliun.

Namun di sisi lain, karena besarnya konsumsi batubara PLN untuk energi primer pembangkit-pembangkit listriknya, kenaikan harga batubara justru menjadi tambahan biaya yang cukup besar terhadap BPP listrik. Diperoleh informasi hingga Oktober 2017, PLN harus menanggung beban biaya pembelian batubara sekitar Rp 12-15 triliun. Tambahan biaya ini jelas berpengaruh terhadap BPP listrik. Itulah sebabnya mengapa PLN meminta pemerintah untuk membuat dan menetapkan kebijakan atau harga batubara khusus bagi PLN. Kalau tidak, pemerintah atau PLN perlu menaikkan tarif listrik.

Seperti disinggung di atas, pemerintah telah menolak permintaan PLN tersebut, dan sebaliknya pemerintah malah meminta PLN untuk melakukan efisiensi. Padahal jika ditilik lebih seksama, kenaikan harga batubara dunia telah mendatangkan windfall profit bagi para kontraktor batubara, “sedikit” kenaikan PNBP bagi pemerintah dan nestapa tambahan biaya bagi PLN dan berpotensi mendatangkan kerugian bagi rakyat jika tarif listrik naik. Bagaimana mungkin pemerintah bergeming dan enggan melakukan hal-hal yang objektif dan berkeadilan melihat paradoks dan ketidakadilan ini? Kenapa pemerintah justru memihak para kontraktor?

Pemerintah perlu diingatkan bahwa batubara adalah SDA milik negara dan rakyat yang seharusnya dikelola oleh BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini jelas diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Menyerahkan pengelolaan SDA batubara untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta, atau apalagi kepada asing sudah merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Apalagi jika setelah itu, pemerintah tidak berkeinginan untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat dengan membuat kebijakan dan peraturan yang objektif dan adil.

Sikap pemerintah tersebut jelas menunjukkan keberpihakan kepada swasta dan asing. Oligarki penguasa dan pengusaha telah berperan sangat dominan untuk membuat kebijakan dan peraturan yang inkonstitusional dan tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini harus segera dihentikan! Untuk itu IRESS meminta pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan peraturan harga khusus batubara kepada PLN melalui penerbitan Prepres atau Permen ESDM. Jika tidak, maka dapat dikatakan Presiden telah melanggar konstitusi dan dapat diproses untuk dimakzulkan.

Alternatifnya, pemerintah dapat pula menerapkan peraturan tentang windfall profit tax. Misalnya untuk harga batubara hingga US$60/ton dan di bawahnya, pajak yang diberlakukan adalah normal. Untuk pita (band) harga antara US$ 60/ton hingga US$ 90/ton, pajak yang dikenakan bisa dinaikkan sebesar persentase tertentu terhadap pajak normal. Untuk harga di atas US$ 90/ton, pajak yang dikenakan bisa dinaikkan lebih besar lagi. Jika dianggap perlu, jumlah pita harga dan tarif pajak yang dikenakan bisa dibuat lebih banyak sesuai kepentingan objektif yang berkeadilan.

Adanya tambahan penerimaan negara dari penerapan windfall profit atas dapat ditransfer oleh pemerintah kepada PLN guna mengkompensasi dan meringankan tambahan beban biaya/BPP PLN akibat kenaikan harga batubara. Dengan begitu PLN tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara berkelanjutan dan rakyat pun tidak perlu harus menjadi korban kenaikan tarif listrik akibat naiknya BPP listrik. Untuk itu pemerintah harus menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat peraturan dan menjalankan fungsi-fungsi negara untuk memerintah.

Mungkin masih terdapat alternatif lain yang dapat dijalankan pemerintah di luar dua alternatif di atas. Misalnya dengan mengkombinasikan skema harga khusus bagi PLN dengan penerapan pola windfall profit tax. Atau dengan alokasi kewajiban DMO batubara kepada kontraktor untuk diserahkan kepada PLN. Untuk itu pemerintah perlu merujuk berbagai kebijakan yang berlaku di banyak negara dan melakukan kajian yang komprehensif.

Namun apa pun itu, dalam konteks kenaikan harga batubara, jelas kita memprotes keras sikap Kementerian ESDM yang tidak berminat untuk melakukan perubahan atas kebijakan dan peraturan yang berlaku saat ini agar lebih objektif, berkeadilan dan sesuai amanat konstitusi. Sejauh ini pemerintah telah menunjukkan sikap yang lebih memihak kontraktor tambang dan abai terhadap nasib perusahaan milik negara, PLN, dan ratusan juta rakyat Indonesia yang menjadi pelanggan PLN. Jika ini terus berlangsung, apa kabar dengan Triskati dan Nawacita, lalu hendak ke mana Pemerintahan Jokowi menuju? []

Sumber : http://satunegeri.com/menyoal-kebijakan-energi-primer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *