Masalah Kinerja Keuangan PLN

Masalah Kinerja Keuangan PLN

 

Marwan Batubara, IRESS

IRESS – Pada 19 September 2017 yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengingatkan Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Direksi PLN tentang potensi gagal bayar (default) yang akan dialami PLN jika pengelolaan kelistrikan oleh PLN dan kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak diperbaiki (29/9). Muncul tanggapan beberapa kalangan tentang cara dan motif penyebaran informasi tersebut, dapat karena adanya oknum yang membocorkan rahasia negara atau justru karena sengaja dibocorkan pihak-pihak eksekutif yang terkait sendiri. Namun, terserah apa pun motif dan caranya, tersebarnya informasi peringatan Menkeu tersebut patut diapresiasi, karena berbagai hal yang akan diuraikan berikut ini.

Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 yang terbit pada 19 September 2017, Menkeu Sri Mulyani menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo yang semakin meningkat. Pada sisi lain performa keuangan PLN justru semakin melemah. Sesuai laporan keuangan PLN per semester I 2017, laba PLN terbilang anjlok sebesar 71,64 persen, turun dari Rp7,97 triliun pada tahun lalu (2016) menjadi Rp2,26 triliun akibat tarif listrik yang tidak naik, namun pada sisi operasi, harga energi primer seperti batubara, gas dan BBM justru mengalami kenaikan.

Sri Mulyani mengatakan surat tersebut dikirim atas pertimbangan objektif mengingat rasio utang terhadap pendapatan korporasi (debt service ratio, DSR) PLN tidak sesuai dengan perjanjian saat pembuatan utang (covenant). Dikatakan, PLN memiliki utang dengan covenant berbasis DSR sebesar Rp40 triliun. Disebutkan pula bahwa sebanyak 25 persen dari utang tersebut dijamin oleh pemerintah. Kemenkeu melihat bahwa angka DSR PLN saat ini tidak mencapai 1, atau suatu kondisi di mana penerimaan perusahaan tidak bisa membayar seluruh utang. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Kemenkeu, besarnya DSR PLN sepanjang 2017 hanya mencapai 0,71.

Pada sisi lain, covenant yang ditandatangani PLN mengharuskan bahwa nilai DSR berada pada angka 1,5. Dengan demikian, ketika rasio DSR PLN berada dibawah 1,5, maka PLN perlu meminta pemerintah untuk menerbitkan waiver, atau surat yang ditujukan kepada peminjam untuk mengkaji kembali perjanjian utang tersebut. Itulah latar belakang mengapa Kemenkeu menulis surat peringatan tersebut kepada PLN dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, yakni Kementrian ESDM dan Kementrian BUMN.

Sebenarnya jika koordinasi dan sistem pengambilan keputusan internal dan pimpinan tertinggi pemerintahan berjalan normal dan berfungsi optimal, maka kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah keuangan PLN tersebut dapat diselesaikan dalam rapat-rapat kabinet atau rapat-rapat terbatas sejumlah kementrian dan PLN. Dengan begitu, surat menyurat antar lembaga tidak diperlukan. Ternyata bukan saja korespondensi telah dilakukan, bahkan kehebohan nasional pun terjadi karena surat tersebut bocor ke publik.

Bahwa PLN menghadapi masalah adalah hal yang faktual. Bahwa PLN mengelola sektor sangat strategis menyangkut hajat hidup rakyat sudah jelas dipahami. Oleh sebab itu, sangat wajar jika masalah tersebut disampaikan dan dikoordinasikan oleh Menkeu kepada Presiden, untuk kemudian dibahas dan diambil kebijakan serta keputusan yang tepat dan objektif bagi kepentingan PLN dan publik. Ternyata hal-hal tersebut tidak berjalan sesuai sistem ketatanegaraan yang berlaku. Maka terjadilah kehebohan dan kontroversi, serta langkah-langkah untuk solusi permasalahan pun gagal dilaksanakan.

Pada sisi lain, jika Presiden telah memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi PLN secara lengkap, maka Presiden pun dapat pula memanggil seluruh lembaga/pihak yang terkait, untuk kemudian melakukan pembahasan dan pencarian solusi, serta pengambilan keputusan yang dibutuhkan. Ternyata Presiden pun dapat dianggap alpa menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal. Karena itu, tak heran jika masalah kinerja keuangan PLN tersebut menjadi topik yang menjadi kehebohan di ruang publik, sekaligus menjadi permasalahan nasional dan kekhawatiran para investor.

Di luar aspek koordinasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah yang bermasalah di atas, jika kita menyoroti objek yang dialami oleh PLN sendiri, maka ada beberapa hal yang dapat dianalisis dan diusulkan solusinya. Pertama, perlu dipahami bahwa PLN adalah BUMN pengelola sektor pelayanan publik (public utilities) yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi dan mestinya memiliki hak monopoli alami (natural monopoly) dalam menyediakan pelayanan kepada publik. Karena itu, apa dan bagaimana pun masalah yang dihadapi PLN, maka pemerintah harus mencari solusi terbaik guna melindungi PLN dan publik, serta mengamankan kinerja keuangan PLN.

Kedua, kinerja keuangan PLN yang bermasalah terutama timbul akibat biaya operasi yang meningkat. Peningkatan biaya operasi ini terjadi akibat harga energi primer yang naik, terutama batubara, BBM dan gas, skema “take or pay” listrik swasta atau Independent power produser (IPP) yang merugikan, serta biaya operasi dan pemeliharaan yang meningkat. Kalau saja pemerintah mampu dan berani mengatur harga batubara, BBM dan gas secara khusus untuk PLN, maka beban biaya operasi tersebut akan menurun. Apalagi jika pemerintah mampu membatasi dan mengendalikan “pengaruh” pengusaha-pengusaha IPP untuk menjual listrik kepada PLN dengan harga wajar, skema yang objektif, berkeadilan dan bebas KKN, maka beban biaya operasi tersebut dapat menjadi semakin menurun. Dalam hal operasi dan pemeliharaan, biaya operasi penyediaan listrik dapat turun jika PLN mampu melakukan berbagai efisiensi pada berbagai lini dalam rantai bisnisnya. Namun pengaruh penghematan biaya operasi dan pemeliharaan ini tidak sebesar pengaruh jika pemerintah mampu mengendalikan harga energi primer dan skema take bor pay.

Ketiga, kinerja keuangan PLN bermasalah karena penerimaan yang tidak optimal akibat tarif listrik yang tidak boleh naik. Padahal guna kelangsungan bisnis dan kepentingan untuk membatasi dominasi swasta/IPP dalam penyediaan listrik, PLN perlu dilindungi dengan pemberian margin keuntungan minimal yang besarnya dihitung dari persentase tertentu terhadap pendapatan, misalnya sekitar 5% hingga 7%. Akibat kepentingan pencitraan politik oleh pemerintah, margin keuntungan tersebut dibatasi dan lebih rendah dari kepentingan survival PLN, sehingga penerimaan pendapatan PLN menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. PLN menjadi objek dan korban politik pencitraan pemerintah.

Sebenarnya sebagaimana keinginan publik, IRESS pun tidak mendukung terjadinya kenaikan tarif listrik. Menurut keyakinan IRESS, tarif listrik pun memang tidak perlu naik jika pemerintah mampu menjalankan fungsi memerintah dan eksekusi yang dimiliki secara objektif dan konstitusional, terutama dalam mengatur dan menetapkan harga energi primer khusus untuk PLN, serta dalam mengendalikan dan mengoreksi skema take or pay listrik swasta yang memberatkan keuangan PLN.

Faktanya, pemerintah gagal menjalankan fungsi dan kekuasaan yang dimiliki dalam mengatur dan membuat kebijakan yang pro BUMN dan pro publik. Pemerintah tak mampu mengendalikan para kontraktor batubara, gas dan minyak untuk menerapkan harga khusus bagi PLN, atau dalam menerapkan pola wind-fall profit tax guna mengompensasi kenaikan beban biaya energi primer PLN. Pemerintah pun tak mampu mengatur agar skema take or pay listrik IPP, yang terbukti telah menimbulkan kelebihan kapasitas listrik PLN atau mengakibatkan reserve margin pada wilayah-wilayah tertentu jauh di atas yang semestinya. Sehingga BPP listrik menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

Guna menutup atau menyembunyikan ketidakmampuannya, pemerintah justru memaksa PLN untuk meningkatkan penghematan di berbagai lini. Padahal seandainya pun penghematan tersebut telah dilakukan secara optimal, pengaruhnya terhadap penurunan biaya operasi PLN atau BPP listrik tidak akan menurun secara signifikan. Hal ini terjadi karena komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap BPP listrik adalah biaya energi primer dan biaya listrik swasta.

Berdasarkan ketiga faktor di atas, jelas terlihat bahwa penyebab menurunnya kinerja keuangan PLN yang berpotensi menimbulkan default  adalah kebijakan pemerintah yang tidak berdaya menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat kebijakan dan memerintah. Akibatnya, kinerja keuangan PLN menurun dan kelangsungan bisnisnya pun terancam. Dalam jangka menengah dan panjang, rakyat pun berpotensi membayar listrik lebih mahal akibat semakin lemahnya PLN dan semakin dominannya IPP dalam penyediaan listrik.

Bahkan dalam periode tertentu, jika PLN mengalami default, karena sebagian utang PLN dijamin oleh pemerintah, maka kondisi default ini pun dapat pula tertular untuk dialami oleh pemerintah, atau disebut dengan cross default. Jika hal ini terjadi, maka Indonesia dapat saja mengalami krisis keuangan dan ekonomi yang signifikan sebagaimana terjadi pada tahun 1998 atau tahun 2008.

Kembali kepada bocornya surat Kemkeu di awal tulisan, IRESS menganggap publik pantas berterima kasih kepada Sri Mulyani yang telah menjelaskan masalah pengelolaan sektor listrik nasional. Sebaliknya kita menyayangkan sikap semua pihak yang menyatakan keberatan atas surat tersebut, terutama Kementrian ESDM dan manajemen PLN. Khusus untuk manajemen PLN, IRESS menganggap bahwa akan lebih tepat jika PLN berada dalam satu barisan dan sikap dengan Kementrian Keuangan, sehingga lembaga-lembaga terkait yang mengatur dan membuat kebijakan tentang harga energi primer dan skema take or pay dapat merubah sikap ke arah yang lebih memihak PLN dan publik.

Perubahan ke arah perbaikan pun akan dapat terwujud jika Presiden ikut bersikap dan mendukung keinginan Menkeu tersebut. Sayangnya semua lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk Presiden, “tidak mampu” membuat keputusan yang objektif pro BUMN dan pro rakyat. Begitu pula dengan manajemen PLN yang justru bersikap reaktif terhadap peringatan Menkeu. Oleh sebab itu, rakyat harus bersiap dengan kondisi terburuk yang berpotensi dialami PLN, minimal harus rela membayar tarif listrik yang lebih mahal dari seharusnya, terutama karena harga energi primer yang lebih tinggi dan skema take or pay yang merugikan PLN.[]

Sumber: http://satunegeri.com/masalah-kinerja-keuangan-pln/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *